Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata separatis diartikan sebagai orang atau golongan yang menghendaki pemisahan diri dari suatu persatuan golongan atau bangsa untuk mendapat dukungan. Adapun gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara disebut separatisme. Dapat disimpulkan bahwa pengertian gerakan separatis adalah gerakan dari sekelompok orang atau golongan yang bertujuan memisahkan diri dari suatu negara, wilayah, ataupun kesatuan lainnya untuk mendapatkan kedaulatan secara mandiri.
Penyebab Terjadinya Gerakan Separatis
Terjadinya gerakan separatis dilatarbelakangi oleh konflik baik itu konflik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik vertikal merupakan konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah sedangkan konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar sesama rakyat. Secara umum gerakan separatis ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:
1. Krisis Ekonomi
Krisis ekonomi ditandai dengan merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, juga terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan tentu akan membuat rakyat merasakan kesulitan, dan hal ini akan memudarkan kepercayaan rakyat pada kinerja pemerintah dalam mengelola ekonomi negara.
2. Krisis Politik
Konflik antara elite politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya akan menciptakan kondisi politik yang tidak stabil. Krisis politik ini tentu akan menimbulkan kesulitan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapat solusi, yang timbul justru malah perpecahan elite poltik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya.
Hal ini akan berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik yang baik terutama pada fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini juga berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya rakyat terhadap pemerintahan. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh ketidaksiapan pelaksanaan Otonomi Daerah yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat juga mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat.
3. Krisis Sosial
Selain krisis ekonomi dan krisi politik yang tidak kalah bahaya adalah adanya krisi sosial, krisis sosial ini berbentuk primodialisme dan ekslusivisme yang bernuansa SARA. Primodialisme merupakan paham yang telah ditanamkan sejak kecil baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada dalam lingkungan pertamanya. Sedangkan ekslusivisme merupakan paham yang memiliki kecendrungan untuk memisahkan diri dari bagian masyarakat lain karena merasa bagiannya adalah bagian yang paling baik atau benar diantara bagian bagian masyarakat lainnya.
4. Lemahnya Penegakan Hukum dan HAM
Lemahnya penegakan hukum dan HAM memberikan kesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Lemahnya hukum dan HAM juga menjadi gambaran bahwa implementasi konsep negara hukum hanya sebatas formalitas. Mereka yang muak dengan sistem hukum yang tidak adil akan berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan yang tidak menyediakan tempat untuk mereka.
5. Intervensi Internasional
Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut (khususnya negara-negara pasca merdeka). Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti hal ini sudah pasti akan terjadi gerakan separatis karena kekecewaan rakyat terhadap pemerintah yang dirasa tidak bisa mengurusi urusan negara sendiri.
Contoh Gerakan Separatis
Sudah banyak gerakan gerakan separatis yang mengganggu kedamaian di Indonesia, selain membahayakan kestabilan bangsa gerakan ini juga tidak jarang merenggut banyak nyawa. Berikut beberapa gerakan separatis yang pernah terjadi di Indonesia:
1. Pemberontakan PKI
Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin tahun 1948. Jatuhnya kabinet Amir disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya,pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Puncak pemberontakan ketika terjadi pemogokan di pabrik karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959.
Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau (wildwest). Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer.
2. Pemberontakan DI/TII
Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah S.M. Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia (TII).
Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah (Brebes, Tegal) yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu (Kebumen), Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar.
3. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
GAM adalah sebuah organisasi yang menginginkan daerah Aceh lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.
Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.
Redaksi