Menteri PPPA Buka Forum Nasional Perlindungan Anak ke-V

Teropong.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia membuka acara (Opening Ceremony) Forum Nasional Perlindungan Anak ke V di Hotel Madina Medan, Kamis (8/9/2022).

Hadir dalam Opening Ceremony Forum Nasional Perlindungan Anak ke V dihadiri Menteri PPPA Bintang Damayanti Prayoga, Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Gubernur Sumut diwakili Kadis PPPA, mantan Walikota Medan Rahudman Harahap, anggota Komisi 8 DPR RI Husni, Pangdam Bukit Barisan, Ketua MUI Sumut, Staff Khusus dan Ahli Kemen PPA, Ketua dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan sejumlah media dan Forum Anak.

Ketua LPA Sumatera Utara sekaligus Ketua Panitia Forum Nasional Perlindungan Anak ke V, Muniruddin Ritonga mengatakan Forum Nasional Perlindungan Anak ke V ini diselenggarakan dari tanggal 8 hingga 10 September di Mess Pora-Pora Parapat Danau Toba, Kabupaten Simalungun, Sumut.

Munir mengatakan Fornas PA ini mengusung Tema Strategis yakni Desa dan Destinasi Wisata Ramah Anak dan Bebas Eksploitasi.

Fornas Perlindungan Anak ke V akan membahas Penyempurnaan AD-ART termasuk Nama dan Logo Lembaga, Rencana Kerja Nasional Tahun 2022-2027, Pemilihan dan Penetapan Dewan Komisioner tahun 2022-2027, Pengurus serta penyusunan Rekomendasi Fornas Perlindungan Anak ke V untuk disampaikan kepada Kemen OhPPPA.

Sementara itu, Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan untuk memutus mata rantai pelanggaran hak dibutuhkan komitmen bersama semua anggota dan saling bahu-membahu untuk menjadikan pelanggaran hak anak sebagai masalah bersama.

Dikatakan Arist, dengan kehadiran Menteri PPPA dalam membuka Fornas PA ke V telah menambah dan mendorong semakin solidnya Komnas Perlindungan Anak dan LPA dalam memberikan layanan kepada anak-anak.

Sedangkan Menteri PPPA, Bintang Damayanti Prayoga mengatakan dengan maraknya pelanggatan hak anak dibutuhkan gerakan nasional untuk perlindungan terstruktur, masif dan berkesinambungan, bahu membahu untuk memutus mata rantai pelanggaran hak anak.

“Tidak ada kompromi dan kata damai pada setiap pelanggaran hak anak yang terjadi di tengah masyarakat,” tegas Menteri.

Menteri PPPA meminta Forum Nasional Perlindungan Anak ke V menyusun merumuskan langkah-langkah strategis nasional menjadikan desa dan destinasi wisata di Indonesia ramah anak serta bebas dari eksploitasi. (ri/rel)