Ombudsman Banten Gelar Pertemuan dengan Sekda Provinsi Banten

0
180
Ombudsman Banten Gelar Pertemuan dengan Sekda Provinsi Banten
Ombudsman Banten Gelar Pertemuan dengan Sekda Provinsi Banten

Insan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten yaitu Kepala Perwakilan Deddy Irsan didampingi oleh Zainal Muttaqin, Eni Nuraeni, Adam Sutisnawinata dan tim lainnya melakukan gelar pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Banten dan Jajaran di Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Senin (13/01).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Dedy Irsan menyampaikan bahwa koordinasi ini bertujuan agar pengawasan pelayanan publik berjalan lebih baik dan lebih efisien. Diantaranya dalam proses penyelesaian laporan masyarakat maupun dalam hal kepatuhan terhadap undang-undang pelayanan publik. Dalam diskusi yang berlangsung hingga siang, Dedy juga meminta penjelasan tentang perkembangan penangangan korban terdampak bencana alam di Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang dan Tangerang Selatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar, menyambut terbuka kunjungan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan tim. Menurut Al Muktabar, Ombudsman adalah mitra sinergis Pemprov Banten dalam pembenahan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Masukan dan saran Ombudsman sangat penting untuk memperkuat upaya Pemprov dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Banten.

Dalam kaitannya penanganganan bencana, Almuktabar memaparkan bahwa Pemprov Banten telah memastikan pasokan bantuan hingga ke wilayan terparah yang terdampak banjir tersedia dengan cukup, terutama kebutuhan dasar seperti beras, obat-obatan, dan pakaian.

Selain membahas mengenai koordinasi pengawasan pelayanan publik secara umum, Dedy juga mengingatkan kembali Sekretaris Daerah Banten terkait kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (UP4). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UP4 dikelola oleh petugas khusus dan dilengkapi dengan sistem yang baik agar setiap masyarakat yang memiliki keluhan terhadap penyelenggara pelayanan publik dapat mengadukan permaslahannya dengan mudah.

Pemerintah Provinsi Banten telah memperoleh predikat ‘hijau’ dalam Survey Kepatuhan Undang-Undang Pelayanan Publik. Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Banten telah berada di Zona Hijau pada survey kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. “Kami berharap agar apa yang sudah baik dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam kaitannya pelayanan publik dapat terus dipertahankan. Karena kemungkinan untuk tahun 2020 ini Pemerintah Provinsi Banten akan kembali kami nilai survey”  Ujar Dedy.

Al Muktabar merespon masukan Ombusdman terkait UP4 di instansi penyelenggara pelayanan publik, “Memang Pemprov Banten sedang mengarah kesitu tentunya sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat Banten,Paparnya. Terkait Survey Kepatuhan Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Ombudsman, Al Muktabar berharap survei tersebut dilakukan secara objektif. “Jika harus melakukan wawancara dengan masyarakat, harus benar-benar dipastikan bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang mengakses atau menerima pelayanan di instansi tersebut,” kata sosok yang baru diangkat sebagai Sekda sekitar 6 (enam) bulan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Banten dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten menyepakati perluanya koordinasi dan sinergi sinergi demi menjadikan pelayanan publik di wilayah Provinsi Banten lebih baik lagi.(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here